Kumpulan Cerpen

Jalan Panjang Menuju Kursi Presiden R1 2024

Jalan Panjang Menuju Kursi R1-R2 2024

Jakarta-Jadwal pemungutan suara pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah disetujui pemerintah dan DPR digelar pada 14 Februari 2024. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menyusun sejumlah tahapan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Salah satu yang dirancang penyelenggara pemilu yakni, masa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Usulan rencana tahapan ini telah dipaparkan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat bersama pemerintah dan DPR beberapa hari lalu. "Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 7-13 September 2023," sebut KPU.

Jika dilihat dari rancangan tahapan yang ada, bakal calon yang telah mendaftar selanjutnya akan diverifikasi dokumennya. Selanjutnya, baru akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 9-15 September 2023. "Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 11 Oktober 2023," ujarnya.

Kendati demikian, pihak penyelenggara masih membuka kesempatan bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang tidak puas atas hasil penetapan. KPU direncanakan membuka penyelesaian sengketa ini pada 11 Oktober-9 Desember 2023.

Selanjutnya, sebelum melakukan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, capres dan cawapres akan menjalankan masa kampanye. Dalam rencananya, KPU mengusulkan kampanye akan dimulai pada 14 Oktober 2023-10 Februari 2024. "Durasi kampanye ini selama 120 hari," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI akhirnya memutuskan untuk memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tentang jadwal pelaksanaan pemilihan umum digelar pada 14 Februari 2024. Ada banyak Capres-Cawapres 2024 yang sudah banyak disebut lembaga survei. Mereka datang dari Eksekutif seperti Gubernur dan Menteri. Juga dari kalangan Parpol yakni para ketua Parpol serta ada kemungkinan polarisasi di luar itu sehingga memunculkan ruang alternatif calon baru yang biasanya justru datang di belakang hari.Calon paling jeblok, tapi kemungkinan muncul tiba-tiba tanpa diundang. Ketika banyak prediksi, namun tiba-tiba di 2019, muncul hanya 3 bulan sebelum pencalonan resmi.KH Maruf Amin lewat PPP,PKB lalu merapat ke PDI-P apakah itu bukan invasi lebih hand? Yang tiba tiba juga Vini Vidi Vici. Sejumlah gubernur digadang-gadang maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden 2024. Sejauh ini ada empat gubernur yang berpotensi maju di Pilpres 2024 yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Menteri yang mengakui hendak nyapres di 2024 ketika ditanyakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Para menteri itu yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Keempat menteri itu ternyata memiliki elektabilitas berbeda berdasarkan survei.

Namun dalam tiga survei terbaru, Prabowo Subianto selalu memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan ketiga menteri lainnya. Sementara, Sandiaga Uno dan Erick Thohir memiliki elektabiltias yang berdekatan meninggalkan elektabilitas Airlangga Hartarto. Sejumlah partai politik telah memberi sinyal dukungan terhadap bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Beberapa bakal capres jagoan survei, mulai dari Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan mendapat dukungan itu.

Hingga saat ini, Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah hampir pasti mengusung ketua umum mereka sebagai capres. Sementara itu, Partai Nasdem baru akan mengambil keputusan pada 17 Juni mendatang.

Golkar Airlangga,Nasdem AHY, PDI-P?

Partai Golkar menjadi partai politik pertama yang melakukan hal itu. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta pada 2019, Golkar meminta ketua umum mereka-Airlangga Hartarto-untuk maju pada 2024.Melihat partai-partai yang memperoleh kursi parlemen, Demokrat kemungkinan memunculkan Agus Hari Yudhoyono (AHY), PKB muncul Muhaimin Iskandar.Sementara PDI-P? Lagi-lagi otoritas PDI-Perjuangan adalah prerogatif Ketum PDI-Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri.Tak mudah menebak arah internal PDI-P, setinggi apapun forum partai PDI-P otoritas ada di Ketua Partai. PPP, PAN ,PKS,Nasdem serta partai kecil lain mencoba menjaring kembali calon Capres-cawapresnya melalui mekanisme forum tertinggi partai hingga Oktober 2023. Mekanisme Pencapresan UU No 7/2017 tentang Pemilu eksplisit menyatakan, yang berhak mengusung capres/cawapres ialah partai dan/atau gabungan partai politik melalui syarat melampaui ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya. Dalam konteks inilah bisa dipastikan komunikasi politik akan berperan signifikan, terutama dalam menciptakan konsensus politik yang akan menjadi pijakan koalisi partai politik.

Jadwal pemungutan suara pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah disetujui pemerintah dan DPR digelar pada 14 Februari 2024. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menyusun sejumlah tahapan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Salah satu yang dirancang penyelenggara pemilu yakni, masa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Usulan rencana tahapan ini telah dipaparkan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat bersama pemerintah dan DPR beberapa hari lalu. "Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 7-13 September 2023," kata Ilham dalam paparannya.

Jika dilihat dari rancangan tahapan yang ada, bakal calon yang telah mendaftar selanjutnya akan diverifikasi dokumennya. Selanjutnya, baru akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 9-15 September 2023. "Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 11 Oktober 2023.

Menurut Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Okky Nugraha, Jokowi sedang galau menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi mencari figur politik yang bisa meneruskan program kerjanya. Hal itu dilakukan bukan hanya bertanya kepada calon kandidat saja, tapi juga dengan mencermati hasil survei.

“Yang dibilang Panda itu adalah political framing analysis karena kepentingannya mencari legacy kesinambungan program Jokowi saat ini, sehingga memang harus dicari orang-orang yang dianggap mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat,” ujar mantan staf khusus kepresidenan tersebut kepada sejumlah awak media pekan lalu.

Pilpres 2024, kata Dimas, merupakan pertarungan antara orang yang punya elektabilitas dan yang punya otoritas. Ada beberapa kandidat yang tak memiliki wewenang dalam partai politik untuk memutuskan akan mengusung siapa.

“Orang yang punya elektabilitas, seperti Sandiaga Uno, Ganjar, Anies Baswedan, itu ternyata tidak punya otoritas secara institusi politik seperti halnya Prabowo, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, yang punya akses politik terhadap pemanggilan keputusan partai,” tuturnya.

Menurut Dimas, langkah strategis yang harus ditempuh para menteri yang ingin maju ini adalah fokus menjalankan pekerjaan rumah masing-masing dengan baik hingga akhir masa jabatan.

“Jadi nanti program-program untuk kepentingan negara harus dilanjutkan kembali. Dan akan mendapat dukungan pemerintah berikutnya untuk melanjutkan. Karena, bagaimanapun, kepentingan nasional memang harus dilanjutkan kesinambungannya,” pungkasnya.(***) AST ajisetiawanst.blogspot.com